Konflik PKB

YENNY WAHID Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuding Pemerintahan SBY mencampuri urusan internal PKB. Pemerintah tidak ingin PKB yang dipimpin ABDURRAHMAN WAHID atau GUS DUR ayahnya ini menjadi besar karena dikhawatirkan akan menjadi batu sandungan bagi Pemerintahan SBY.


Karena itu kata YENNY, pemerintah membuat skenario untuk mengerdilkan PKB melalui keputusan Menteri DepkumHAM yang mengesahkan MUHAIMIN ISKANDAR sebagai Ketua Umum DPP PKB dan LUKMAN EDY sebagai Sekjen berdasarkan KLB Semarang. Padahal menurut YENNY kedua elit Parpol itu sudah dipecat oleh GUS DUR. Menurut YENNY, MUHAIMIN dan LUKMAN akan 'menjual' PKB pada pemerintah, namun GUS DUR menolak campur tangan pemerintah ini.
Menanggapi tudingan YENNY,ANDI MALARANGENG Juru Bicara Kepresidenan mengatakan, Pemerintahan SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) tidak mencampuri urusan internal PKB. Tudingan YENNY WAHID salah alamat. sejak Pemerintahan SBY, partai diberi kebebasan menyelesaikan konfliknya sendiri. Kalau konflik itu sampai pada pengadilan, pemerintah akan menghormati apapun keputusannya. Partai yang berkonflik seharusnya begitu.

Perkembangan terakhir dari konflik panjang PKB, GUS DUR mulai mempertimbangkan islah dengan MUHAIMIN ISKANDAR. Tapi MUHAIMIN mengajukan syarat, orang-orang DPP PKB yang selama ini menjadi pemicu konflik harus disingkirkan lebih dulu.

Sumber: www.suarasurabaya.net